TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Pemkab Probolinggo menerapkan sistem kolaborasi anggaran untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Skema ini melibatkan tiga sumber pendanaan: provinsi, kabupaten, dan desa.

Bupati Probolinggo, Gus Haris, menyebutkan ada belasan titik infrastruktur yang tengah diperbaiki, mulai dari jalan, jembatan, hingga Tembok Penahan Tanah (TPT). Salah satu lokasi yang kini dikerjakan adalah perbaikan TPT di Desa Kaliacar, Kecamatan Gading.

“Karena anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD sangat terbatas, kita pakai pendekatan kolaboratif lintas level pemerintahan. Ini solusi cepat dan efektif,” kata Gus Haris saat meninjau lokasi, Selasa (13/5/2025).

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahyo Saputro menyampaikan, kolaborasi anggaran ini pertama kalinya dilakukan di Kabupaten Probolinggo, dengan pembagian peran yang jelas. 

Dana dari Pemprov Jawa Timur dikucurkan melalui program normalisasi geometri sungai. Pemerintah kabupaten menyuplai material dan dukungan teknis, sementara Dana Desa digunakan untuk membayar pekerja dan ongkos upah.

“Kalau hanya mengandalkan satu sumber anggaran, pekerjaan tidak akan jalan cepat. Dengan kolaborasi ini, kita bisa bergerak lebih gesit dan efisien,” tambahnya.

Pemerintah menargetkan seluruh perbaikan rampung dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan, mengingat kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur sangat mendesak.

“Sesuai petunjuk Bupati, Kami minta pengerjaan dipercepat tanpa mengurangi kualitas, karena jalan dan jembatan ini jadi akses vital warga,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kaliacar, Mohammad Yusuf Agung Trisakti, menyambut baik sistem ini. Dengan demikian, masyarakat setempat dapat terlibat dalam pekerjaan tersebut.

“Kami merasa dilibatkan langsung. Dana Desa kami arahkan untuk membayar tenaga kerja lokal. Ini sekaligus membuka lapangan kerja sementara bagi warga,” ujar Agung.

Langkah kolaboratif ini diharapkan bisa menjadi model penanganan pascabencana yang bisa direplikasi pada perbaikan infrastruktur daerah lainnya di Kabupaten Probolinggo. (*)