TIMES PROBOLINGGO, JAKARTA – Pemerintah  Indonesia terus memantau dengan cermat situasi di Suriah pasca jatuhnya pemerintahan Bassar al- Assad ke tangan oposisi, dan berharap para pihak menjaga keamanan dan keselamatan warga Suriah.

Peristiwa jatuhnya pemerintahan Bassar al- Assad terjadi dengan cepat dan dramatis saat fajar menyingsing Minggu pagi kemarin, ketika oposisi bersenjata Suriah mengumumkan bahwa mereka telah mulai memasuki ibu kota Suriah  Damaskus.

Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Muhammad Anis Matta mengatakan, pada hari Minggu bahwa Indonesia memantau dengan cermat peristiwa dan perkembangan di Suriah, dan mengimbau pihak-pihak terkait untuk menjaga keamanan dan keselamatan warga Suriah.

Dilansir Al Jazeera, Suriah adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, dan hubungan kedua negara telah terjalin sejak tahun 1950.

Masyarakat Indonesia mengingat dukungan diplomatik dan politik Suriah di forum internasional pada akhir tahun 1940-an dalam menghadapi pendudukan Belanda hingga negaranya memperoleh kemerdekaan.

Namun, hubungan politik masih terbatas dan hubungan ekonomi juga masih lemah dalam hal pertukaran perdagangan.

Mantan Presiden Indonesia,  Muhammad Suharto  satu-satunya presiden RI yang pernah mengunjungi Suriah pada tahun 1977, sementara dua perdana menteri Suriah sebelumnya mengunjungi Jakarta pada tahun 1997 dan 2009.

Anis Matta menekankan, dalam pernyataan khususnya, bahwa Indonesia menghormati integritas wilayah Suriah dan mendoakan rakyat Suriah mendapatkan kehidupan baru dan masa depan yang lebih baik.

Ia menambahkan, konsensus politik nasional dan transisi demokrasi yang damai, kemudian membangun kembali perekonomian dan pembangunan adalah prioritas Suriah pada tahap berikutnya.

Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta yang dikeluarkan malam ini, Minggu menyatakan bahwa Indonesia memantau dengan cermat perkembangan di Suriah, dan sangat prihatin atas dampaknya terhadap keamanan regional dan dampak kemanusiaan yang diakibatkannya.

Pernyataan tersebut menambahkan, krisis di Suriah hanya bisa diselesaikan melalui proses transisi yang komprehensif, demokratis, dan damai yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan rakyat Suriah, sekaligus menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Suriah.

Indonesia meminta semua pihak untuk menjamin perlindungan warga sipil sesuai dengan hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional.

Anis Matta menambahkan, kedutaan besar Republik Indonesia di ibukota Suriah, Damaskus telah mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin keselamatan WNI, termasuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi ke lokasi yang lebih aman jika situasi keamanan memburuk. (*)