TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Bertempat di The Bentar Beach, dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Probolinggo dalam Pilkada 2024, melepas burung merpati bersama-sama, Selasa (24/9/2024) siang.

Saat melepas burung yang menjadi lambang perdamaian itu, pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Zulmi Noor Hasani-Abd Rasit; serta paslon nomor urut 2, dr. Mohammad Haris-Fahmi AHZ berdiri berjejer di atas panggung.

Pelepasan burung merpati itu dilakukan di acara Deklarasi Kampanye Damai Pilkada Kabupaten Probolinggo 2024. Deklarasi diikuti oleh pasangan calon bersama parpol pengusung, tim kampanye dan pendukung masing-masing kedua kontestan.

Deklarasi meliputi tiga item. Yaitu mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib dan damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi SARA, dan tanpa politik uang.

Mereka juga deklarasi untuk melaksanakan kampanye pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Deklarasi disaksikan komisioner KPU, Bawaslu, pejabat Pemkab Probolinggo, Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, hingga pimpinan DPRD setempat.

Setelah deklarasi yang ditandai dengan gerimis di akhir acara itu, kedua paslon mulai berkampanye. Berebut simpati 872.218 penduduk Kabupaten Probolinggo yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024. Kadang turun berpasangan, kadang turun sendiri-sendiri.

Sejumlah politisi yang pernah ikut kontestasi Pilkada Kabupaten Probolinggo mengaku, kampanye menjadi salah satu kebutuhan yang menyedot anggaran jumbo. Lebih-lebih kampanye terbuka.

“Kampanye terbuka itu biayanya besar,” aku Abdul Malik Haramain, calon bupati Probolinggo dalam Pilkada 2018. Sekali kampanye, dirinya menyediakan konsumsi, brosur hingga suvenir untuk warga yang menghadiri kampanye.

Karena itu, semakin banyak warga yang hadir dalam kampanye terbuka, semakin banyak pula biaya yang mesti dikeluarkan.

Terkait dana kampanye ini, KPU sejatinya telah membuat keputusan tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye. Untuk Kabupaten Probolinggo, pengeluaran paslon dibatasi Rp 37.260.038.100.

Pembatasan ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan, perkiraan jumlah peserta, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KPU juga memfasilitasi bahan dan alat peraga kampanye untuk setiap pasangan calon. Bahan kampanye yang difasilitasi meliputi selebaran, brosur, poster, dan pamflet. Masing-masing 109.027 lembar untuk setiap pasangan calon.

Adapun alat peraga kampanye yang difasilitasi KPU untuk setiap pasangan calon, meliputi lima baliho ukuran 3x5 meter, 480 umbul-umbul ukuran 4x1,5 meter, dan 660 spanduk ukuran 1,5x6 meter.

Umbul-umbul disediakan untuk dipasang di 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo. Setiap kecamatan dipasangi 20 umbul-umbul. Sedangkan spanduk disediakan untuk dipasang di 325 desa dan lima kelurahan se-Kabupaten Probolinggo. Setiap desa/kelurahan, dipasangi dua buah spanduk.

KPU juga memfasilitasi tiga kali debat kandidat, serta iklan di sejumlah media massa untuk kedua paslon. Sumber di KPU Kabupaten Probolinggo menyebut, lembaga atau badan penyelenggara pemilu ini menghabiskan anggaran sekitar Rp 2 miliar untuk itu.

Komisioner KPU Kabupaten Probolinggo, Muhammad Arifin mengatakan, pembatasan dana kampanye dibuat agar tim pasangan calon tidak jor-joran mengeluarkan dana selama kampanye.

Kampanye Berebut Simpati 872.218 Pemilih

Sesuai jadwal yang ditentukan KPU setempat, pasangan Zulmi-Rasit memperoleh 28 hari masa kampanye. Tapi pasangan nomor urut 1 ini, hanya melaksanakan 24 hari kampanye, hingga Kamis (22/11/2024).

Dalam sehari, pasangan dengan jargon Mapan Ongghu ini bisa berkunjung ke lima titik sekaligus. "Jumlah lokasi yang sudah dituju sekitar 74 titik, " kata Liaison Officer atau LO paslon Zulmi-Rasit, Azwar Putra Julianto.

Pada kampanye di Desa/Kecamatan Lumbang, Jumat (27/9/2024) yang dihadiri sekitar 200 orang, Zulmi bersama timnya membagikan kalender bergambar dirinya bersama Abd Rasit sebagai paslon bupati dan wakil bupati.

Di hari yang sama, Abd Rasit berkunjung ke Gading Kulon, Kecamatan Bayuanyar; Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegalasiwalan; dan Desa Warujinggo, Kecamatan Leces untuk melakukan pertemuan terbatas.

Akan halnya Zulmi, suami dari wakil ketua DPRD Kabupaten Probolinggo periode 2024-2029 dari Partai Nasdem, Sumarmi Rasit ini, juga membagikan kalender bergambar dirinya bersama Zulmi.

Sejak awal masa kampanye hingga 9 November 2024, paslon yang diusung koalisi Partai Nasdem (8 kursi), PDIP (7 kursi) dan PAN (non parlemen) ini, sedikitnya telah melangsungkan 21 kali pertemuan terbatas dan 11 kali pertemuan tatap muka. Pada periode tersebut, pasangan Zulmi-Rasit telah berkampanye sedikitnya di 18 kecamatan.

Sejumlah peristiwa yang viral di media sosial selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung, membuat pasangan Zulmi-Rasit identik dengan politik uang. Terkait dengan ini, Ketua Tim Pemenangan paslon nomor urut 1, A. Didik Irfan membantahnya.

Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Probolinggo ini mengatakan, timnya memiliki satgas anti politik uang untuk memastikan proses demokrasi tidak cacat.

“Demokrasi jangan sampai dicederai dengan yang melanggar undang-undang. Siapa pun itu. Dari pihak kami atau yang lain,” katanya saat ditemui di kantor DPC PDIP Kabupaten Probolinggo, 20 November 2024.

Berkebalikan dengan paslon Zulmi-Rasit, kampanye duet Gus Haris-Ra Fahmi didominasi oleh pertemuan tatap muka. Sejak awal kampanye hingga 9 November 2024, paslon yang berasal dari Ponpes Zainul Hasan Genggong dan Ponpes Nurul Jadid ini, melangsungkan 22 kali pertemuan tatap muka, dan 18 kali pertemuan terbatas.

Pada periode tersebut, paslon dengan jargon Sae ini telah berkampanye di 21 kecamatan. Minus Kecamatan Tongas dan Kecamatan Sumber yang tercatat belum tersentuh. Adapun Kecamatan Krucil, disentuh pada pekan kedua November.

Di antara 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Kraksaan menjadi wilayah paling sering disentuh. Ibu kota kabupaten ini, setidaknya lima kali dikunjungi. Baik oleh Gus Haris maupun Ra Fahmi. Atau Gus Haris bersama calon gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Liaison Officer (LO) paslon Gus Haris-Ra Fahmi, Mustofa mengatakan, paslon nomor urut 2 ini berkunjung ke sedikitnya empat titik setiap hari. “Bahkan kadang sampai enam hingga 11 titik,” kata politisi PKB ini.

Mustofa mengatakan, titik kampanye Gus Haris-Ra Fahmi mayoritas atas permintaan masyarakat. “Saking banyaknya, tim sampai kewalahan menyusun jadwal,” terang politisi asal Kraksaan ini.

Setiap pertemuan terbuka dari paslon yang diusung koalisi Partai Gerindra (9 kursi), PKB (9 kursi), Golkar (10 kursi), PPP (6 kursi), PKS (1 kursi) dan 15 parpol non-parlemen ini, jumlah massa kerap membeludak dengan atribut berwarna hijau sage.

“Respon masyarakat terhadap calon kami luar biasa. Baik saat kampanye di pasar, UMKM atau tempat lain. Indikatornya, membeludaknya massa, dan ini sesuai harapan,” kata Mustofa kepada TIMES Indonesia.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Tim Pemenangan paslon nomor urut 2, Mahdi mengatakan, massa datang tanpa mobilisasi berlebihan. Sosok Gus Haris dan Ra Fahmi yang berasal dari dua pondok pesantren besar, telah menjadi magnet masyarakat.

Gus Haris merupakan keluarga Ponpes Zainul Hasan Genggong, pesantren berusia 185 tahun dengan ribuan santri. Sedangkan Ra Fahmi merupakan keluarga Ponpes Nurul Jadid, yang juga memiliki ribuan santri.

Kehadiran dua figur asal ponpes besar itu di panggung politik Kabupaten Probolinggo, membuat kegiatan kampanye terasa ringan. Mahdi menyebut, hampir semua kampanye direncanakan dan dilaksanakan oleh relawan. “Gus Haris dan Ra Fami tinggal datang ke lokasi acara,” ujar politisi PPP ini.

Sepekan sebelum pemungutan dan penghitungan suara, tim paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2 telah merampungkan persiapan saksi di 1.739 tempat pemungutan suara atau TPS. Sebelum bertugas pada 27 November 2024, para saksi diberi pembekalan.

Didik Irfan mengatakan, pihaknya menyiapkan tiga saksi di setiap TPS. Yaitu dua saksi untuk Pilbup Probolinggo, dan seorang saksi untuk Pilgub Jawa Timur. “Pembekalannya sudah. Dilakukan di setiap kecamatan,” katanya.

Di kubu pasangan Gus Haris-Ra Fahmi, saksi juga telah disiapkan. “Pelatihan saksi di 24 kecamatan untuk menjaga 71.739 TPS sudah selesai dan siap,” kata LO paslon nomor urut 2, Mustofa.

Ongkos Pilkada vs Harta Kekayaan dan Sumbangan Dana Kampanye

Dua kandidat kepala daerah menatap tangga menuju jabatan kepala daerah (Desain: sindonews)

Sejak pelepasan burung merpati di acara Deklarasi Kampanye Damai Pilkada Kabupaten Probolinggo 2024 di The Bentar Beach, pasangan Zulmi-Rasit dan pasangan Gus Haris-Ra Fahmi telah berkampanye keliling wilayah.

Bersama tim masing-masing, kedua paslon telah menyiapkan bahan kampanye, alat peraga kampanye, saksi hingga aneka kebutuhan lainnya untuk mempengaruhi 872.218 pemilih dengan harapan menjadi pemenang Pilkada 2024.

Semuanya memerlukan ongkos yang ditengarai melampaui harta kekayaan atau sumbangan yang dilaporkan kepada KPU setempat. Jika paslon menggunakan politik uang sebagai cara culas untuk mempengaruhi pemilih, ongkos yang dikeluarkan akan tambah membengkak.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Zulmi Noor Hasani memiliki harta Rp 1,2 miliar. Terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 786,5 juta, alat transportasi dan mesin senilai Rp 220 juta, kas dan setara kas senilai Rp 87,5 juta, serta harta lainnya senilai Rp 150 juta.

Abd Rasit yang menjadi cawabup, memiliki harta delapan kali lipat lebih banyak dibandingkan Zulmi. Harta politisi Nasdem ini tercatat senilai lebih dari Rp 9 miliar. Terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 5,1 miliar, alat transportasi dan mesin senilai Rp 3,7 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp 150 juta.

Di kubu paslon nomor urut 2, Gus Haris tercatat memiliki harta senilai lebih dari Rp 4 miliar. Terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 1,4 miliar, alat transportasi dan mesin senilai Rp 1,7 miliar, harta bergerak lainnya senilai Rp 13 juta, serta kas dan setara kas senilai Rp 773 juta.

Adapun Ra Fahmi, memiliki harta senilai Rp 5,8 miliar. Terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 4,9 miliar, alat transportasi dan mesin senilai Rp 872,8 juta, harta bergerak lainnya senilai Rp 72 juta, serta kas dan setara kas senilai Rp 370,7 juta.

Berdasarkan dokumen Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye atau LPSDK, pasangan Zulmi-Rasit diketahui menerima sumbangan senilai Rp 709.300.000. Terdiri dari pribadi calon senilai Rp 136.400.000, dan sumbangan perorangan senilai Rp 572.900.000.

Pasangan ini lebih banyak menerima sumbangan berupa barang dibandingkan uang. Dari total Rp 709.300.000 sumbangan yang diterima, sumbangan berupa barang yang diterima Zulmi-Rasit mencapai Rp 550.900.000. Semuanya berasal dari sumbangan perorangan.

“Sumbangan berasal dari tujuh orang, tak sampai 10. (Sumbangan barang) Berupa banner, APK, kaus, topi dan sebagainya,” kata LO paslon Zulmi-Rasit, Azwar Putra Julianto, tanpa menyebut identitas penyumbang.

Untuk sumbangan uang, pasangan ini menerima Rp 158.400.000. Rinciannya, dari pasangan calon senilai Rp 136.400.000, dan dari sumbangan pihak lain perorangan senilai Rp 22.000.000.

Bagaimana dengan pasangan Gus Haris-Ra Fahmi? Pasangan nomor urut 2 ini menerima sumbangan senilai Rp 682.000.000. Rinciannya, terdiri dari pribadi calon senilai Rp 505.000.000, dan sumbangan perseorangan senilai Rp 177.000.000.

Berbeda dengan pasangan nomor urut 1, duet Gus Haris-Ra Fahmi lebih banyak menerima sumbangan berupa uang. Pasangan yang didukung mayoritas parpol ini, menerima sumbangan uang senilai Rp 505.000.000. Tapi semuanya berasal dari pasangan calon.

Adapun yang berupa barang hanya senilai Rp 132.000.000. Semuanya berasal dari sumbangan pihak lain perorangan.

Selain berupa uang dan barang, selama sebulan berkampanye sejak 26 September 2024, pasangan berlatar belakang pondok pesantren ini juga menerima sumbangan berupa jasa dengan nilai Rp 45.000.000.

Meski diusung oleh mayoritas parpol parlemen, pasangan Gus Haris-Ra Fahmi tercatat tak menerima sepeser pun sumbangan dari parpol, berdasarkan LPSDK. Begitu juga dengan pasangan Zulmi-Rasit dalam Pilkada Kabupaten Probolinggo 2024.

Laporan Dana Kampanye Hanya Formalitas

Penulis Buku “Demokrasi Elektoral: Esensi, Problem dan Gagasan Pembaruan” (2024), Ahmad Hudri mengatakan, laporan dana kampanye dalam ajang pemilihan dipastikan tidak sama dengan pengeluaran sebenarnya.

“Pastinya tidak sama, karena dalam aturan dana kampanye, tidak ada aturan adanya audit forensik. Sehingga tidak bisa diinvestigasi apakah sesuai atau tidak,” kata pria yang punya pengalaman menjadi penyelenggara pemilu selama 10 tahun ini.

Hudri meyakini, dana riil yang dikeluarkan calon jauh lebih besar dibandingkan dengan laporan yang dibuat. “Dengan kasat mata saja sudah ketahuan,” kata pria yang juga Dosen Universitas Panca Marga atau UPM ini.

Hudri menyebut contoh biaya pembuatan dan pemasangan baliho yang bisa mencapai Rp 750 ribu untuk satu titik. Kemudian dikalikan dengan jumlah titik lokasi yang dipasangi baliho. Itu belum termasuk biaya pembuatan dan pemasangan poster, bendera hingga kaos.

Contoh lainnya, lanjut Hudri, adalah pertemuan tatap muka yang memerlukan sedikitnya transport dan uang makan. Jika dalam satu titik kampanye dihadiri 100 orang, biaya yang dikeluarkan oleh calon tinggal dijumlahkan.

“Itu satu titik dengan jumlah yang hadir 100 orang. Kalau dalam sehari sampai 10 titik, tinggal dihitung saja biayanya,” kata Hudri memberikan contoh.

Ketika menjadi penyelenggara Pilkada pada tahun 2018, Hudri mendapati pasangan calon hanya hanya mengeluarkan dana Rp 500 ribu selama kampanye, sebagaimana tertera dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) maupun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanya (LPPDK).

Penulis Buku “Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal” (2000) ini menyebut dua alasan calon tidak melaporkan sesuai kondisi riil. Pertama, aturan laporan dana kampanye hanya sekadar syarat. “Yang penting laporan, ya sudah,” ujarnya.

Kedua, laporan dana kampanye pasti akan dibanding-bandingkan dengan harta kekayaan yang dimiliki. Calon, sebutnya, tidak mungkin menggunakan harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan untuk membiayai kampanye. (*)