TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud, menyatakan bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan cerminan nyata dari nilai-nilai keislaman, terutama dalam hal gotong royong dan ta’awun (tolong-menolong).

Pernyataan ini ia sampaikan saat hadir dalam acara Mujadalah Kiai Kampung yang digelar di Atamimi Berghaus, Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jumat (25/7/2025).

Acara ini menjadi bagian dari Bimbingan Realisasi Koperasi Merah Putih, sebuah inisiatif strategis nasional untuk membangun ekonomi kerakyatan yang dimulai dari desa-desa. 

Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah tokoh nasional, antara lain Menteri Desa Yandri Susanto, Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono, peneliti BRIN, akademisi, hingga perwakilan dari enam desa penunjang kawasan Gunung Bromo.

KH. Marsudi menegaskan bahwa semangat koperasi sangat sejalan dengan prinsip Islam. Ia mengutip ayat Al-Qur’an, wata’āwanū ‘alal-birri wat-taqwā, yang artinya bergotong-royong dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagai dasar spiritual penting dalam membangun struktur ekonomi umat.

“Agama kita mengajarkan untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam kebaikan. Koperasi ini bukan hanya alat ekonomi, tapi juga ibadah sosial,” ujar KH. Marsudi di hadapan para kiai kampung dan tokoh masyarakat.

Menurutnya, Koperasi Merah Putih adalah bentuk nyata kebijakan pemerintah yang mengedepankan pembangunan dari akar rumput, bukan dari atas ke bawah.

Strategi ini dianggapnya lebih berkelanjutan karena menyentuh langsung kehidupan warga desa.

 “Presiden Prabowo Subianto merancang program ini untuk membangun dari bawah. Mulai dari keluarga, lalu desa, naik ke kecamatan, kabupaten, hingga akhirnya memakmurkan negara,” jelasnya.

KH. Marsudi menambahkan bahwa jika keluarga-keluarga di desa dapat hidup sejahtera, maka desa pun akan makmur. Kemakmuran desa akan berkontribusi langsung pada kecamatan, lalu ke tingkat kabupaten/kota, hingga membentuk pondasi kemakmuran nasional secara keseluruhan.

“Kalau desa makmur, maka wilayah ikut makmur. Jika wilayah makmur, maka Republik Indonesia bisa mencapai kemakmuran yang kita cita-citakan bersama,” katanya.

Di sisi lain, KH. Marsudi juga menyoroti pentingnya pengawalan terhadap implementasi program koperasi ini, baik oleh pemerintah pusat maupun masyarakat desa itu sendiri.

Ia menekankan bahwa masyarakat tidak boleh pasif, namun harus turut serta mengawasi dan memastikan jalannya program berjalan sesuai tujuan.

“Program ini harus dikawal. Pemerintah berjalan, masyarakat juga harus mengontrol dan memastikan manfaatnya dirasakan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa segala bentuk kebijakan ekonomi yang baik sekalipun tetap perlu disertai pengawasan moral dan sosial agar tidak melenceng dari nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

Hal itu, menurutnya, sudah menjadi bagian dari ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam surah Al-Baqarah, wa mimmā razaqnāhum yunfiqūn – dari rezeki yang diberikan, kita menyalurkan kembali demi kemaslahatan bersama.

Konteks Program dan Peran Strategis Desa

Program Koperasi Merah Putih sendiri merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat struktur ekonomi nasional melalui jalur koperasi dan usaha kecil menengah.

Program ini menargetkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri, produktif, dan berbasis komunitas.

Desa Ngadas dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan mujadalah karena statusnya sebagai desa adat yang tetap menjaga kearifan lokal dan solidaritas sosial.

Enam desa penunjang kawasan Gunung Bromo dilibatkan dalam kegiatan ini, mencerminkan pendekatan kolaboratif lintas wilayah dalam membangun ekonomi berbasis nilai budaya dan spiritual.

Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, dalam kesempatan yang sama, mengungkapkan bahwa Koperasi Merah Putih akan dikembangkan tidak hanya sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai gerakan sosial dan platform digital bagi warga desa.

"Bulan Agustus ini akan kebut 3.000 desa percontohan, agar lebih banyak lagi. Dan itu terus meningkat secara bertahap hingga akhir tahun tercapai 80.000 koperasi," kata Ferry.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, menegaskan bahwa koperasi akan menjadi pilar utama dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi desa dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Kolaborasi Ulama dan Pemerintah

Acara Mujadalah Kiai Kampung menjadi forum penting yang mempertemukan tokoh ulama, akademisi, dan pemerintah untuk mendiskusikan arah kebijakan koperasi secara substansial.

Di tengah tantangan global, pendekatan berbasis nilai lokal seperti ini dinilai strategis untuk membangun daya tahan ekonomi nasional.

KH. Marsudi menilai, diskusi-diskusi seperti ini perlu dilanjutkan di banyak tempat agar program pemerintah tidak hanya dipahami secara teknis, tetapi juga dipraktikkan dengan kesadaran nilai, spiritualitas, dan tanggung jawab bersama.

 “Koperasi adalah jalan bersama. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua sebagai bangsa dan umat,” pungkasnya. (*)