TIMES PROBOLINGGO, INDONESIA – Forum Mujadalah Kiai Kampung (MKK) yang digelar pada Jumat (25/7/2025) di Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, menjadi titik temu penting antara masyarakat adat Tengger, tokoh desa, dan pemerintah pusat.
Agenda utama yang diangkat adalah penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan melalui Program Koperasi Merah Putih, sebuah inisiatif nasional yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia dari desa.
Acara ini menghadirkan lintas pemangku kepentingan, mulai dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Desa Reza Patria, peneliti senior Prof. Dr. Siti Zuhro, hingga Bupati Probolinggo Gus Haris dan aktivis komunitas Najib Atamimi.
Najib Atamimi: Tata Kelola Pertanian Warga Tengger Harus Menjadi Fondasi
Dalam pemaparan teknisnya, Najib Atamimi menekankan pentingnya penataan sistem pertanian enam desa di wilayah Sukapura, yakni Ngadas, Ngadisari, Jetak, Wonokerto, Wonotoro, dan Ngadirejo. Menurutnya, pertanian harus dirancang berbasis data dan kolaborasi agar tidak terjadi overproduksi dan benturan antarpetani saat masa panen.
"Setiap desa sudah memetakan lahan dan jenis tanamannya. Kami mendorong terbentuknya gudang sentral hasil panen dan alat transportasi antar desa untuk mendukung distribusi ke Koperasi Merah Putih," ujarnya.
Ia juga mendesak pemerintah agar Koperasi Merah Putih dapat menjadi penyedia pupuk, bibit unggul, serta air bersih bagi warga, demi menjaga keberlangsungan produksi dan kesejahteraan petani adat Tengger.
Yandri Susanto: Kopdes Jadi Wadah Baru Ekonomi Kerakyatan
Menteri Desa Yandri Susanto menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih (Kopdes) hadir sebagai model baru pembangunan ekonomi kerakyatan. Berbeda dengan koperasi sebelumnya yang cenderung berjalan sendiri, kini negara hadir melalui dukungan manajerial, distribusi produk, dan pendampingan anggaran.
"80 ribu koperasi desa akan kita dampingi secara intensif. Mujadalah ini ruang penting untuk dengar langsung kebutuhan rakyat. Jika ada kendala, susun regulasinya dan teknisnya, nanti kita bantu," ujar Yandri.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa, dan potensi seperti pertanian, wisata, dan produk unggulan desa akan didorong hingga bisa masuk pasar ekspor.
Ferry Juliantono: Tahap Operasional Koperasi Segera Dimulai
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang hadir secara daring menyampaikan bahwa Koperasi Merah Putih sudah memasuki tahap kedua, yakni tahap operasional. Dalam tahap ini, pemerintah tengah menyusun model bisnis, modul pelatihan, serta penguatan aset koperasi.
"Insyaallah Agustus ini kita mulai dengan 3.000 desa, dan 108 desa di antaranya menjadi contoh. Targetnya Oktober sudah berjalan operasional koperasinya," jelas Ferry.
Reza Patria: Jika Desa Bangkit, Indonesia Maju
Wakil Menteri Desa Reza Patria mengajak masyarakat desa untuk optimistis dan berkontribusi aktif dalam transformasi ekonomi pedesaan. Menurutnya, 90% masyarakat Indonesia hidup di desa dan menjadi kekuatan terbesar bangsa.
"Jika kita atasi persoalan infrastruktur, SDM, dan pembiayaan, maka Indonesia akan bangkit. Tidak mudah, tapi dengan kerja sama, kita bisa. Presiden ingin Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa besar, dan itu dimulai dari desa," ujarnya.
Prof. Siti Zuhro: Potensi Desa Jangan Dipendam, Harus Dipamerkan
Peneliti senior BRIN, Prof. Dr. Siti Zuhro, memberikan sentuhan reflektif dalam forum ini. Ia menekankan pentingnya mempromosikan potensi desa di ruang-ruang publik, apalagi saat ada perhatian dari bupati, menteri, dan pemerintah pusat.
"Desa jangan hanya mengeluh. Kalau sudah bekerja baik, ceritakan! Saya juga usulkan agar ibu-ibu di Tengger diberi afirmasi khusus. Potensinya besar, tinggal difasilitasi," katanya.
Prof. Siti juga menilai bahwa MKK telah berperan menjembatani aspirasi desa dengan pengambil kebijakan, sebuah praktik demokrasi yang patut diperkuat.
Gus Haris: Komitmen Pemkab Jalankan Kopdes dan Perkuat Infrastruktur
Bupati Probolinggo, Gus Haris, menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen kesejahteraan desa. Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai prasyarat kemajuan produksi dan pariwisata di kawasan Bromo.
"Kabupaten ini lengkap, ada gunung, pulau, dan sektor produksi. Tapi tanpa infrastruktur, semua potensi itu tidak bisa berkembang. Serapan air juga penting di kawasan Bromo," katanya.
Ia memastikan bahwa Pemkab Probolinggo akan menjadi jembatan antara ide besar Presiden dan pelaksanaan teknis di lapangan.
Gotong Royong sebagai Kunci Transformasi Desa
Forum Mujadalah Kiai Kampung bukan sekadar diskusi, melainkan wujud nyata kolaborasi antara rakyat dan negara. Dari desa adat Tengger di lereng Bromo, suara-suara kerakyatan digemakan untuk menyusun masa depan ekonomi desa yang kuat, mandiri, dan berkeadilan.
Koperasi Merah Putih menjadi simbol baru gerakan gotong royong yang berpijak pada kebutuhan akar rumput. Jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin desa akan menjadi pusat pertumbuhan baru bagi Indonesia.(*)
Artikel ini sebelumnya sudah tayang di TIMES Indonesia dengan judul: Mujadalah Kiai Kampung, Koperasi Merah Putih dan Jalan Baru Ekonomi Desa di Lereng Bromo
Pewarta | : Hainor Rahman |
Editor | : Imadudin Muhammad |