TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Abdul Malik Haramain memutuskan mundur dari jabatan anggota DPR-RI, untuk mengikuti kontestasi Pilkada Kabupaten Probolinggo 2018. Pada 10 Januari 2018, Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu, resmi mendaftarkan diri sebagai calon bupati atau Cabup Probolinggo.

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII itu, mendaftarkan diri ke KPU kabupaten setempat bersama pasangannya sebagai calon wakil bupati: Muhammad Muzayyan.

“Sudah pasti saya mundur dari kursi DPR RI. Karena itu sudah menjadi aturan,” kata Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo tersebut, perihal statusnya sebagai anggota DPR Dapil Pasuruan-Probolinggo.

Dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut, pasangan Malik-Muzayyan menantang pasangan petahana: Puput Tantriana Sari-Timbul Prihanjoko. Tantri merupakan istri dari Hasan Aminuddin, Bupati Probolinggo periode 2003-2008 dan periode 2008-2013.

Pasangan Malik-Muzayyan diusung koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (8 kursi) dan Partai Demokrat (1 kursi). Sedangkan pasangan petahana diusung koalisi Partai Nasdem (14 kursi), PDIP (5 kursi), Golkar (5 kursi), PPP (5 kursi), Gerindra (5 kursi) dan Partai Hanura (2 kursi).

Selama kontestasi Pilkada 2028, Malik Haramain mengaku menghabiskan dana antara Rp 7-8 miliar. Itu belum termasuk dana yang dikeluarkan oleh wakilnya, Muzayyan. Juga tanpa mahar politik uang parpol pengusung.

LHKPN dan sumbangan dana kampanye kandidat dalam Pilkada Kabupaten Probolinggo 2018 (Desain: TIMES Indonesia)

Hasilnya dalam pemungutan suara yang dilangsungkan Juni 2018, Malik-Muzayyan memperoleh 254.337 suara (42,5 persen). Sedangkan pasangan petahana memperoleh 345.473 suara (57,5 persen) dan ditetapkan sebagai pasangan terpilih.

Adapun pasangan petahana yang memenangi Pilkada, disebut menghabiskan dana hingga Rp 40 miliar. Itu belum termasuk dana yang dibelanjakan untuk mahar enam parpol pengusung.

Nominal itu diungkap oleh tim pemenangan pasangan Tantri-Timbul di Pilkada 2018, dalam acara Silaturrahmi, Bukber & Diskusi Grup WA Kabar Probolinggo “Tadarus Peradaban Baru Politik Menuju Probolinggo Maju” di Café De Roots, Kecamatan Pajarakan, pada 30 Maret 2024.

Bupati LSM LIRA Kabupaten Probolinggo, Syamsuddin; Ketua DCP PPP Kabupaten Probolinggo, Mahdi; dua politisi PKB, Fanani Zain dan Muchlis; Ketua DPC Gerindra Kabupaten Probolinggo, Muhammad Zubaidi; serta sekretaris DPC PDIP Kabupaten Probolinggo, A. Didik Irfan, menjadi pembicara di acara tersebut.

Tantriana Sari tak bisa dikonfirmasi perihal dana Pilkada 2018 karena sedang menjalani penahanan KPK dalam kasus dugaan korupsi gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU selama menjabat Bupati Probolinggo.

Adapun Timbul Prihanjoko, tak menyebut pasti besaran dana yang dibelanjakan hingga keluar sebagai pemenang Pilkada 2018. “Mahal juga,” katanya ketika ditanya tentang biaya ikut Pilkada Kabupaten Probolinggo, tanpa menyebut nominal.

Sadar dengan tingginya ongkos untuk ikut kontestasi pilkada, Wabup Probolinggo periode 2013-2018 dan periode 2018-2023 ini, ogah kembali mencalonkan diri. Meski pernah mencicipi jabatan sebagai Pj Bupati Probolinggo selama kurang lebih dua tahun.

Politisi PDIP ini mengaku, dirinya tidak mengikuti kontestasi Pilkada 2024 salah satunya karena pertimbangan dana. “Salah satunya karena itu (dana),” aku politisi asal Kecamatan Maron, kabupaten setempat ini.

“Mon tak gu tangguh ongghu, jek nyalon (kalau tidak benar-benar tangguh, jangan menjadi calon),” tambah politisi bertubuh subur ini dalam Bahasa Madura, saat dihubungi melalui seluler, Kamis (14/11/2024) petang.

Timbul menyatakan, ketika politisi memutuskan mengikuti kontestasi Pilkada, ia harus siap dengan dana. Paling tidak untuk menggerakkan mesin partai. “Karena nanti partai pasti tanya itu. Kalau tidak ada (dana), bagaimana bisa menggerakkan mesin partai,” katanya.

Secara terpisah, calon Wakil Bupati Probolinggo dalam Pilkada 2013, Wahid Nurahman mengaku, besaran dana yang dikeluarkan ketika mengikuti kontestasi Pilkada, bisa disesuaikan dengan kondisi.

“Kayak orang kendurian. Mau menyajikan hidangan seperti apa? Itu kan bisa disesuaikan dengan bujet yang dimiliki,” kata politisi Golkar ini memberi ibarat.

Meski demikian, lanjut Wahid, setiap calon kepala daerah mesti menyiapkan dana untuk saksi di tempat pemungutan suara atau TPS. Dana saksi ini meliputi pembekalan, hingga honor mereka ketika pemungutan dan penghitungan suara.

“Yang penting itu (dana untuk) saksi. Kalau yang lain, tinggal mengikuti saja,” kata pria yang telah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Probolinggo selama lima periode secara beruntun ini.

Saat Pilkada Kabupaten Probolinggo 2013, Wahid Nurahman berpasangan dengan Kusnadi sebagai calon bupati. Pasangan ini bersaing dengan dua pasangan lain. Yaitu pasangan Puput Tantriana Sari-Timbul Prihanjoko, dan pasangan Salim Qurays-Agus Setiawan.

Kala itu, pasangan Puput Tantriana Sari-Timbul Prihanjoko memperoleh 250.892 suara (40,71 persen) dan ditetapkan sebagai pasangan terpiih. Tantri melanjutkan jabatan suaminya sebagai orang nomor satu di Kabupaten Probolinggo.

Adapun pasangan Salim Qurays-Agus Setiawan memperoleh 190.702 suara (30,95 persen). Sementara pasangan Kusnadi-Wahid Nurahman, hanya memperoleh 174.596 suara (28,34 persen).

Seorang tim sukses pasangan Kusnadi-Wahid Nurahman menyebut, Kusnadi menghabiskan dana Rp 11 miliar dalam Pilkada 2013. Dengan dana segitu, mantan Sekda Kabupaten Probolinggo tersebut gagal memikat hati 842.890 penduduk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Biaya Konsolidasi, hingga Saksi

Berebut kursi bupati di daerah yang meliputi 330 desa dan kelurahan dengan 24 kecamatan seperti Kabupaten Probolinggo, biaya untuk konsolidasi tim pemenangan disebut sebagai yang tertinggi. Kemudian disusul oleh biaya kampanye, dan biaya untuk saksi di TPS.

“Kampanye terbuka itu biayanya besar,” aku Abdul Malik Haramain. Sekali kampanye, pihaknya sedikitnya mesti menyediakan konsumsi, brosur hingga suvenir untuk warga yang menghadiri kampanye.

Karena itu, semakin banyak warga yang hadir dalam kampanye terbuka, semakin banyak pula biaya yang mesti dikeluarkan.

Ketika menjadi calon bupati Probolinggo dalam Pilkada 2018, Malik mengaku meminimalisir kampanye terbuka besar-besaran untuk pengiritan. Ia memilih hadir ke kelompok-kelompok kecil masyarakat. “Di setiap kecamatan, paling sedikit saya berkunjung ke enam titik,” kata Malik.

Dengan cara demikian, Abdul Malik Haramain hanya mengeluarkan dana antara Rp 7-8 miliar. Jauh lebih hemat dibandingkan dengan pasangan petahana. Tapi, suara yang diperoleh juga lebih sedikit.

Dari 628.896 warga yang menggunakan hak pilih di Pilkada 2018, pasangan Malik-Muzayyan memperoleh 42,5 persen suara. “Saya kira suara 42 persen itu dengan anggaran Rp 7-8 miliar worth it (sebanding) untuk Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Mantan Sekjen GP Ansor ini mengaku, tak mengeluarkan mahar untuk dua parpol pengusung dalam Pilkada 2018. “Saya kader partai (PKB), dan Lora Muzayyan dipakein baju Demokrat,” ujarnya.

Timbul Prihanjoko memberikan pengakuan senada. Dengan dua kali pengalaman mengikuti pilkada sebagai kontestan, ia mengaku banyak menggelontorkan dana untuk konsolidasi tim dan saksi TPS.

Setiap pilkada, Timbul mengaku berkali-kali bertemu dengan tim pemenangan untuk konsolidasi. Semuanya memerlukan biaya. Salah satunya biaya operasional dan transport.

Ia mengaku memberikan tambahan dana untuk tim pemenangan dari dataran tinggi dengan medan sulit atau terjal. Seperti Kecamatan Tiris, Krucil, Lumbang, Sumber dan Kecamatan Sukapura.

Begitu juga dengan saksi. Sebelum mereka bekerja di hari pemungutan dan penghitungan suara, pihaknya mesti melakukan rekrutmen. Setelah itu, para saksi masih perlu diberi pembekalan. Semua itu juga perlu dana.

Sebagai gambaran, KPU Kabupaten Probolinggo membentuk 1.700 TPS dalam Pilkada 2018 dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 845.901 orang. Sedangkan dalam Pilkada 2024, angkanya bertambah menjadi 1.739 TPS dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 872.218 orang.

Ketika ditanya total dana yang dikeluarkan, Timbul mengaku lupa. “Tapi kan ada (bisa dihitung) di situ,” kilahnya. Dalam Pilkada 2018, setiap saksi diberi honor Rp 100 ribu di hari pemungutan dan penghitungan suara.

Gambaran Pilkada 2024

LHKPN dan sumbangan dana kampanye kandidat dalam Pilkada Kabupaten Probolinggo 2024 (Desain: TIMES Indonesia)

Dalam Pilkada Kabupaten Probolinggo 2024, pasangan nomor urut 1, Zulmi Noor Hasani-Abd Rasit dan pasangan nomor urut 2, dr. Mohammad Haris-Fahmi AHZ, akan berebut hati 872.218 penduduk yang terdaftar dalam DPT.

Pasangan Zulmi-Rasit diusung koalisi Partai Nasdem (8 kursi), PDIP (7 kursi) dan PAN (non parlemen. Sedangkan pasangan Gus Haris-Ra Fahmi diusung koalisi Partai Gerindra (9 kursi), PKB (9 kursi), Golkar (10 kursi), PPP (6 kursi), PKS (1 kursi), dan 15  parpol non parlemen.

Berdasarkan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (HKPN), putra dari Hasan Aminuddin, Bupati Probolinggo periode 2003-2008 dan periode 2008-2013 ini memiliki harta Rp 1.244.044.351.

Sedangkan Abd Rasit, politisi Nasdem yang menjadi pasangannya, memiliki harta Rp 9.093.512.000. Rasit merupakan suami dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Sumarmi Rasit, yang memiliki harta kekayaan senilai Rp 6.131.889.000 pada 2023.

Bagaimana dengan pasangan Gus Haris-Ra Fahmi? Merujuk pada LHKPN, Gus Haris memiliki harta senilai Rp 4.020.538.500. Sementara Ra Fahmi memiliki harta senilai Rp 5.845.715.491. Gus Haris merupakan keluarga Ponpes Zainul Hasan Genggong. Sedangkan Ra Fahmi merupakan keluarga Ponpes Nurul Jadid.

Berapa dana yang dikeluarkan dua pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Probolinggo 2024? Untuk ini, poltisi PKB, Muchlis berujar singkat. “Logikanya, tidak akan lebih sedikit dibandingkan pilkada sebelumnya.” (*)