TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Dalam persiapan menghadapi Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Probolinggo telah mengidentifikasi potensi kerawanan di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan pada 10-15 November 2024, ditemukan 26 indikator kerawanan.

Dari jumlah tersebut, empat indikator menjadi perhatian utama karena sering terjadi, sementara sembilan lainnya belum muncul tetapi tetap diantisipasi sebagai langkah pencegahan. Pemetaan ini dilakukan di 29 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan di wilayah Kota Probolinggo.

Komisioner Bawaslu Kota Probolinggo, Putut Gunawarman, menjelaskan bahwa pemetaan tersebut mencakup delapan variabel utama. Variabel ini meliputi penggunaan hak pilih, keamanan, praktik politik uang, politisasi isu SARA, netralitas penyelenggara pemilu, distribusi logistik, lokasi TPS, serta ketersediaan jaringan listrik dan internet.

“Kami memastikan data ini akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pengawasan. Harapannya, langkah pencegahan dapat meminimalkan potensi gangguan selama proses pemilu,” ujar Putut dalam keterangan resminya pada Rabu (20/11/2024).

Langkah Pencegahan Komprehensif

Bawaslu Kota Probolinggo telah menyusun sejumlah langkah preventif untuk memastikan Pilkada berjalan lancar. Salah satunya adalah patroli pengawasan langsung ke TPS yang teridentifikasi rawan. Selain itu, Bawaslu juga memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pemantau pemilu.

Edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi politik juga menjadi fokus utama untuk meningkatkan kesadaran pemilih terhadap pentingnya proses pemilu yang jujur dan adil. Posko Aduan Masyarakat, yang tersedia di setiap tingkat wilayah, turut disiapkan sebagai media pelaporan pelanggaran.

Selain itu, distribusi logistik pemilu dipastikan akan dilakukan tepat waktu, dengan pengawasan ketat untuk mencegah keterlambatan atau kekurangan yang dapat menghambat proses pemungutan suara.

Rekomendasi untuk KPU

Hasil pemetaan ini juga menjadi acuan Bawaslu dalam memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo. Beberapa poin penting meliputi Pengarahan kepada petugas PPS dan KPPS untuk mengantisipasi potensi kerawanan di TPS masing-masing. Koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan guna mencegah gangguan, termasuk konflik atau hambatan teknis seperti jaringan listrik dan internet. Memastikan logistik pemilu terdistribusi secara merata dan sesuai kebutuhan di setiap TPS.

“Warga yang menemukan kendala atau pelanggaran selama tahapan pemilu diharapkan melaporkan melalui Posko Kawal Hak Pilih atau kanal aduan resmi kami,” ujar Putut.

Dengan langkah strategis ini, Bawaslu optimis Pilkada 2024 di Kota Probolinggo dapat berlangsung lancar, aman, dan demokratis, memberikan kesempatan kepada warga untuk menyalurkan hak pilihnya secara bebas tanpa tekanan atau gangguan. (*)